Salah satunya terkait sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas dan kurang memadai. Sementara sarana dan prasarana sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan di KPU.
"Kita harapkan bagaimana KPU kabupaten/kota menghadapi pilkada nanti dapat mengantisipasinya, khususnya mereka yang tidak memiliki gudang yang representatif," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas usai kunjungan kerja ke kabupaten Tabalong.
Adapun kata ia keluhan-keluhan bukan saja terjadi di KPU Kabupaten Tabalong namun juga keluhan hampir di seluruh KPU yang ada di Kalsel hingga hari ini Senin (6/9/2021).
Sementara itu, keluhan lain juga terkait sumber daya manusianya, mengingat ada aturan pegawai dengan status Dipekerjakan (DPK) dari pemerintah kabupaten dan kota diminta memilih status. Yaitu alih status menjadi pegawai organik KPU atau memilih kembali ke pemerintah daerah.
Sementara anggota Komisi I lainnya, Kharlie Hanafi Kalianda menyoroti hal lain terkait masa jabatan anggota KPU yang dikhawatirkan dengan akhir masa jabatan jajaran KPU yang dinilai akan menjadi persoalan di tengah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 nanti.
"Dimana tahapan seleksi KPU yang baru akan berbarengan dengan proses tahapan Pemilu dan Pilkada 2024," Katanya.
Lebih lanjut Kharlie berjanji akan menyampaikan masalah ini ke pusat untuk mencari solusi bersama-sama. "Kita mengusulkan masa jabatan anggota KPU provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 ini diperpanjang," terangnya. (maya/sip)
Posting Komentar