BERITABANJARMASIN.COM - Wacana kenaikan tarif PDAM Bandarmasih mendapat respon dari Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo. Hal ini menanggapi penyesuaian tarif di kabupaten/kota oleh Pemprov Kalsel.
Imam menjelaskan sebenarnya tidak ada penyeragaman tarif dan jika kenaikan tarif PDAM ini terealisasi maka tarif yang ditetapkan kabupaten/kota tidak akan sama dan posisi Gubernur Kalsel hanya akan menetapkan usulan bupati/wali kota.
"Jadi besaran tarif tiap kabupaten/kota tidak sama karena sesuai kepentingan kabupaten/kota sendiri," ucapnya Kamis (16/9/2021).
Artinya kebijakan penyesuaian tarif itu jelas Imam dari usulan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota yang nantinya dievaluasi oleh kementerian setelah dari kementerian maka akan ditetapkan gubernur. "Gubernur tidak menetapkan di luar dari usulan bupati dan wali kota," tegasnya.
Hal ini dasarnya kata Imam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa sebelum ditetapkan dan disahkan oleh gubernur akan dikirim ke Kemendagri pada Dirjen Otonomi Daerah.
Biasanya terang Imam jika penyesuaian tarif itu memang akan ada angka yang naik namun hingga kini pihaknya belum mengetahui berapa besaran kenaikannya.
"Dari Mendagri yang mengevaluasi usulan itu nantinya apakah diterima atau ditolak, itu mereka yang menetapkan," jelasnya.
Ia pun berharap tidak terjadi kenaikan bahkan sebaliknya ada pengurangan tarif PDAM di tengah terpuruknya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Adapun dengan isu yang berkembang tarif air PDAM Bandarmasih naik hingga dua kali lipat diyakini tidak akan terjadi sebab akan adanya adanya tarif atas dan tarif bawah.
"Inshaallah tidak sampai, karena ada tarif terendah dan tertinggi ini yang diambil yang mana nantinya," terangnya. (maya/sip)
Posting Komentar