BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Tanah Bumbu mempertanyaan kejelasan dana bagi hasil (DBH) kepada daerahnya ke DPRD Kalsel Senin (30/8/2021).
Anggota DPRD Tanbu, Hasanuddin mengakui untuk DBH ini telah dua bulan terakhir tidak terbayarkan ke daerahnya sehingga meminta kejelasan DPRD Kalsel untuk dapat menindaklanjutinya.
"Sudah dua bulan ini DBH untuk daerah kami belum terbayarkan," ujarnya usai rapat bersama BP Perda DPRD Kalsel.
Menurutnya terdapat beberapa item perpajakan DBH Kabupaten yang semestinya didapatkan, akan tetapi belum terbayarkan. Sehingga hal ini sudah selayaknya diperjuangan guna memenuhi kebutuhan di daerah.
"Kita mengharapkan kendala ini dapat disampaikan dewan dan mengkomunikasikan ke Pemprov Kalsel," ujar Ketua Fraksi PKB Tanbu tersebut.
Sementara itu, anggota BP Perda DPRD Kalsel Rosehan NB menanggapi hal tersebut memang sewajarnya ditanyakan pihaknya terkait bagi hasil kepada daerah. "Karena memang dalam anggaran DBH tersebut ada jatah mereka," jelasnya.
Adapun hal tersebut kata ia akan dikawal di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel untuk dikoordinasikan lebih lanjut sehingga DBH tersebut dapat direalisasikan untuk daerah. "Terkait hal ini akan di kawal nanti di Badan Anggaran kita pertegas kembali," ucapnya
Lanjutnya dewan berwenang untuk melakukan pengawasan, sedangkan untuk realisasinya dilakukan oleh Pemprov Kalsel.
Ia pun mengharapkan permasalahan DBH ini dapat terselesaikan dengan cepat. Adapun terkait besar kecilnya nominal tegantung situasi kondisi daerah dan PAD masing-masing. (maya/sip)
Posting Komentar