"Doorprize" PSU Banjarmasin, Pengamat: Jangan Sampai Tidak Selaras dengan PKPU

Baca Berita Lainnya...

BERITABANJARMASIN.COM - Wacana penyediaan doorprize pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarmasin yang digelar pada 28 April ini mendapat tanggapan dari pengamat.

Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum ULM, M Erfa Redhani mengatakan bahwa penyediaan doorprize berpotensi akan menimbulkan kerumunan di tengah masyarakat.

"Kerumunan bisa terjadi di TPS karena warga berbondong bondong menunggu undian doorprize," ujarnya.

Hal ini menjadi penting mengingat lonjakan kasus penyebaran Covid-19 masih besar di Kota Banjarmasin.

"Adanya wacana doorprize jangan sampai menimbulkan masalah baru," katanya.

Terlebih lagi menurut Erfa, penyelenggara pilkada terikat pada PKPU. Ada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati dan/atau walikota di masa Pandemi Covid-19 yang pada umumnya menginginkan agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 pada saat pelaksanaan Pilkada.

"PKPU 6 Tahun 2020 masih berlaku. Mengatur hal-hal yang sangat berpotensi menjadi sumber penularan," terang dia.

Aturan tersebut seperti KPPS dan petugas keamanan harus menggunakan APD lengkap, masker, sarung tangan, pelindung wajah dan lain-lainnya. Selain itu pemilih juga harus dicek suhu tubuhnya, menggunakan masker dan handsanitizer.

Bahkan lanjutnya, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ke dalam TPS pun juga dibatasi.

Karena itu, Erfa menegaskan wacana adanya doorprize harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai justru tidak berkesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh PKPU.

Ia pun berharap ada solusi lain, mungkin masih banyak cara bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih selain dengan membagi-bagikan hadiah. 

"Seperti sosialisasi yang maksimal ke masyarakat di TPS yang melakukan PSU," jelasnya. (maya/Rz)