BERITABANJARMASIN.COM - Dir Intelkam Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Romdhoni memberikan klarifikasi mengenai beredarnya SKCK salah satu paslon PSU Pilkada Kalsel.
Dirinya membenarkan SKCK tersebut dikeluarkan Polda Kalsel yang diperuntukkan sebagai syarat administasi pencalonan kepala daerah. "SKCK itu benar karena kita yang terbitkan namun mengapa bisa tersebar kita tidak mengetahui," tegasnya.
Dalam SKCK tersebut dijabarkan bahwa calon yang mengikuti pilkada masih berstatus tersangka di Mabes Polri Jakarta. Kendati demikian, ia menegaskan status tersebut tidak menjadi masalah bagi pencalonan kepala daerah. "Berbeda jika statusnya terdakwa, maka orang tersebut tidak boleh mencalonkan diri," katanya, Rabu (28/4/2021).
Sebelumnya, LSM Pemuda Islam Kalsel melakukan unjuk rasa di DPRD Kalsel mengenai hal ini. Ketua DPRD Kalsel, Supian HK yang menanggapi aksi itu mengimbau LSM tidak melakukan demonstrasi di jalan terutama di Bulan Ramadhan.
Koordinator Pemuda Islam Kalsel, Muhammad Hasan mengatakan hal ini penting diketahui dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan perspektif dan menjadi asumsi negatif di masyarakat. (maya/sip)
Posting Komentar