Antisipasi Tunggakan BPJS, DPRD Kalsel Minta Pemprov Mengantisipasi | Berita Banjarmasin | Situs Berita Data & Referensi Warga Banjarmasin

Selasa, 29 Oktober 2019

Antisipasi Tunggakan BPJS, DPRD Kalsel Minta Pemprov Mengantisipasi

BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel menindaklanjuti informasi BPJS Pusat mengalami defisit. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Syaifuddin beberapa waktu lalu mengunjungi BPJS Pusat guna menagih pembayaran untuk RSUD Ulin Banjarmasin.

Menyikapi hal ini, Komisi IV meminta Pemprov Kalsel mengantisipasi masalah tersebut. "Karena dapat dipastikan BPJS Pusat tidak melakukan pembayaran di 2019 dan akan dibayar pada tahun 2020, tanpa menyebutkan kepastian bulannya. Tentunya dengan hal ini beban RS akan semakin berat," terangnya.

Dari BPJS menyarankan menggunakan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) yakni
semacam dana talangan namun kata Lutfi terkendala kebijakan pemerintah, untuk hutang di akhir anggaran tidak diperkenankan. "Sudah dipastikan tidak bisa menggunakan fasilitas ini," ucapnya.

Sehingga mau tidak mau, DPRD Kalsel akan menambah dana cadangan khusus untuk pelayanan di RS, sementara itu BPJS Pusat berjanji akan membayar tagihan untuk Juni- Agustus dan sisanya akan dibayarkan pada tahun depan. 

"Salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan menambah dana cadangan dalam bentuk dana talangan melalui APBD. Selain itu kita akan memantau kegiatan di RS jangan sampai mengurangi pelayanan di RS untuk masyarakat," jelasnya. (maya/sip)

Posting Komentar

favourite category

...
test section describtion

Whatsapp Button works on Mobile Device only