Dipanggil DPRD, PDAM Bandarmasih Janji Evaluasi Kebijakan | Berita Banjarmasin | Situs Berita Data & Referensi Warga Banjarmasin

Jumat, 19 Mei 2017

Dipanggil DPRD, PDAM Bandarmasih Janji Evaluasi Kebijakan

BANJARMASIN, BBCOM – Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin Muslih dipanggil Komisi II DPRD Banjarmasin, Kamis (18/8/2017).

Pemanggilan dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat yang keberatan dengan kebijakan pengunaan batas pemakaian minimum air yang dikeluarkan PDAM.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah mengatakan, PDAM akan mengupayakan memecahkan permasalahan dengan cara melakukan evaluasi kembali terkait kebijakan yang mulai meresahkan warga, khususnya masyarakat kurang mampu itu.

“Jangan sampai kebijakan itu diberlakukan terhadap warga yang kurang mampu, tentu itu akan sangat memberatkan bagi mereka,” ucapnya di kantor DPRD Banjarmasin.

Sementara itu, Dirut PDAM Bandarmasih, Muslih mengatakan, sebenarnya penetapan aturan pengunaan batas minimum 10 kubik untuk penggunaan setiap meter itu sudah lama dilakukan, bahkan sudah disosialisasikan kepada masyarakat.

“Padahal saat sosialisasi itu berlangsung tidak ada tanggapan warga yang keberatan. Sehingga kita memberlakukan kebijakan tersebut secara merata,” tandasnya.

Akan tetapi setelah melihat keadaan saat ini, ia berjanji akan mengevaluasi pemberlakuan penggunaan batas minimum air tersebut, dan memberikan kebijakan terhadap keluarga yang benar-benar kurang mampu.

“Bagaimana pun juga kita akan tetap mengevaluasi ini. Tapi tidak diberlakukan untuk semua pelanggan, kita lakukan bertahap. Itu hanya untuk pelanggan A1 atau rumah tangga biasa yang saat ini berjumlah sebanyak enam puluh ribu pelanggan. Jadi silakan untuk yang benar-benar kurang mampu melaporkan ke kita,” jelasnya.

Mendengar hal itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mempersilakan kepada PDAM untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Mantan anggota DPRD Kalsel itu menilai, sebenarnya tidak ada niat pemerintah untuk membebani masyrakat, maupun mencari keuntungan dari kebijakan itu.

"Kita sebenarnya tidak ada keinginan sedikit pun membebani warga. Sebenarnya ini sudah disosialisasikan sejak enam bulan lalu, hanya saja baru diberlakukan," tutupnya. [sbr/sip]

favourite category

...
test section describtion

Whatsapp Button works on Mobile Device only

close
pop up banner