BERITABANJARMASIN.COM - Pemerintah Kota Banjarmasin terus upayakan percepatan penurunan angka stunting yang masih stagnan di angka 26,5 persen, sama seperti tahun sebelumnya.
Data tersebut merujuk pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
Kepala Bappeda Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan intervensi teknis oleh dinas terkait.
Ia menekankan perlunya pendekatan kolaboratif lintas sektor dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Percepatan penurunan stunting bukan semata tugas Dinas Kesehatan. Kita butuh kolaborasi pentahelix: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi harus terlibat aktif. Semua potensi sosial di kota ini harus bergerak,” ujar Syauqi.
Menurutnya, meskipun intervensi spesifik seperti penyuluhan gizi dan pemberian makanan tambahan telah menunjukkan hasil positif, berbagai aspek intervensi sensitif belum tertangani optimal.
Ia menyoroti masih lemahnya koordinasi antar-SKPD sebagai kendala utama.
“Secara teknis, Dinas Kesehatan sudah bekerja baik. Tapi angka stunting masih stagnan karena sanitasi, pola asuh, dan persoalan kemiskinan belum ditangani secara masif dan cepat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Tabiun Huda, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong pendekatan berbasis data dan inovasi.
Salah satu capaian penting adalah peningkatan status Kota Banjarmasin menuju Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.
“Saat ini capaian ODF kita sudah 82 persen, dan kami optimistis bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun. Dinas PUPR telah menganggarkan pembangunan saluran sanitasi, serta dukungan CSR dari BRI, PLN, dan mitra lainnya sangat membantu,” jelas Tabiun.
Ia juga mengapresiasi kontribusi sektor swasta, khususnya program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal oleh BRI di kawasan Mantuil, yang berhasil mengentaskan lebih dari 100 anak dari kondisi stunting.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Intervensi sensitif seperti ini membutuhkan kolaborasi semua pihak—pemerintah, swasta, organisasi, bahkan media,” tegasnya.
Mengingat pemerintah pusat sendiri menargetkan prevalensi stunting turun menjadi di bawah 14 persen pada tahun 2024.
Banjarmasin dituntut memperkuat strategi pencegahan dengan mengatasi akar masalah sosial yang memengaruhi gizi anak, seperti kemiskinan, sanitasi buruk, dan rendahnya edukasi keluarga. (arum/sip)
Posting Komentar