APBD-P 2021, Pemprov Kalsel Fokus Penanggulangan Covid-19 dan Dampak Banjir

Baca Berita Lainnya...

BERITABANJARMASIN.COM - Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalsel sebesar Rp6,718 triliun diprioritaskan untuk menunjang percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak banjir beberapa waktu lalu.

Dimana Rancangan APBD Perubahan Kalsel Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan sebesar Rp6,718 triliun atau naik 23,81 persen dari APBD Murni, sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp6,945 triliun atau naik 25,85 persen dari APBD Murni.

Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar usai rapat anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel (13/9/2021) mengatakan nota keuangan tersebut merupakan finalisasi APBD perubahan 2021 yang telah disepakati.

Peningkatan R-APDB Perubahan ini lanjutnya dikarenakan adanya dana transfer dari pemerintah pusat baik Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik. Juga ada hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA dan SMP sebesar Rp539 miliar. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan bahwa APBD Perubahan Kalsel TA 2021 difokuskan pada penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampak banjir beberapa waktu lalu. 

"Kita fokus pada penanganan kesehatan dan dampak banjir beberapa waktu lalu," ujarnya.

Penanganan pasca banjir meliputi pada perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak, rumah, sekolah dan lainnya yang dianggarkan pada perubahan. 

Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Kalsel menyetujui usulan APBD Perubahan Kalsel TA 2021 untuk menunjang percepatan penanganan pandemi Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dari aspek sosial dalam pemandangan umumnya Fraksi PKS melalui juru bicaranya Imam Kanapi mengharapkan dengan jumlah penduduk miskin di Kalsel sebesar 208,11 orang dan tingkat kemiskinan 4,83 persen, angka ini bertambah 20,24 ribu orang miskin dibandingkan Maret 2020.

Sehingga kinerja maksimal dalam penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin disarankan dimaksimalkan Pemprov terutama yang terdampak pandemi Covid-19 secara optimal, efektif dan efisien. (maya/sip)