DPRD Kalsel Monitoring UPPD di Kabupaten HST dan Tapin, Ini Hasilnya | Berita Banjarmasin | Situs Berita Data & Referensi Warga Banjarmasin

Senin, 07 Juni 2021

DPRD Kalsel Monitoring UPPD di Kabupaten HST dan Tapin, Ini Hasilnya

BERITABANJARMASIN.COM - Mengevaluasi pendapatan daerah dan monitoring pelaksanaan kegiatan samsat,
Komisi II DPRD Kalsel monitoring dan evaluasi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Tapin.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin yang ikut dalam rombongan tersebut mengungkapkan pihaknya ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga bisa segera menyiapkan solusi kedepan.

Hal ini ditanggapi Kepala UPPD Barabai, Wahid Ramadhan yang mengatakan pihak UPPD terus membuka layanan pembayaran pajak walaupun tidak semua program layanan dapat terus dibuka karena harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

Yakni hari pelayanan yang masih sangat terbatas untuk pelayanan samsat keliling. "Kami terus berupaya melakukan inovasi-inovasi ataupun langkah-langkah koordinasi  yang nantinya mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah," ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kalsel, Haryanto mengharapkan UPPD Barabai terus mengoptimalkan potensi-potensinya karena masih sedikit, baik pajak-pajaknya maupun penerimaannya. "Kita berharap koordinasi dengan teman -teman perizinan di kabupaten itu maksimal sehingga  dapat memiliki data yang lengkap dan bisa ditindaklanjuti," katanya.

Dalam kesempatan kali ini rombongan Komisi II DPRD Kalsel turut berkunjung ke UPPD Kabupaten Tapin. Disampaikan Kepala UPPD Kabupaten Tapin, Surya Jaya masa pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah di UPPD Rantau. Hal ini dapat terlihat dari persentase realisasi pendapatan di tahun 2019 jika di bandingkan dengan realisasi di tahun 2020 relatif cukup stabil. 

Namun tentunya apabila kondisi ini berlangsung terus menerus hingga hari ini (7/6/2021) maka lambat laun akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar kewajiban pajaknya.

Pihaknya berharap dukungan Komisi II untuk memberikan tambahan anggaran operasional UPPD Rantau pada APBD Perubahan secara proporsional. "Sesuai dengan target yang diharapkan," katanya. (maya/sip)

Posting Komentar

favourite category

...
test section describtion

Whatsapp Button works on Mobile Device only

close
pop up banner