BERITABANJARMASIN.COM - Sidang Pemeriksaan atas perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP-Kada) Kota Banjarmasin sebagaimana yang terjadwal
di website Mahkamah Konstitusi akan digelar Senin, 1 Maret 2021.
Sidang yang akan digelar secara daring dan luring ini dijadwalkan akan melakukan Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara daring (online) serta Penyerahan Alat-Alat Bukti Tambahan di Persidangan.
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Fikri Hadin menilai bahwa permohonan PHP-Kada Kota Banjarmasin sulit menang di MK.
Ia menilai, pertama, dalam beberapa putusan MK tentang PHP-Kada meskipun MK menyampingkan syarat ambang batas, tetapi pada ujungnya tetap tidak dapat diterima karena dalil yang disampaikan tidak terbukti dan tidak signifikan mempengaruhi hasil pilkada.
"Dalil yang disampaikan pemohon tidak mampu memberikan “klaim” suara yang benar menurut pemohon. Padahal justifikasi suara benar menurut pemohon itu adalah hal yang sangat penting dalam PHP-Kada," urainya, Kamis (25/2/2021).
Selain soal “klaim” suara, Fikri menilai bahwa dalil tentang pelanggaran itu sebenarnya sudah di selesaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Apalagi dalam proses penegakannya, tidak terdapat kekeliruan atas salah prosedur.
Tidak ada kesalahan dalam penegakan hukum terhadap dalil pelanggaran yang disampaikan, misalnya tidak ada pula putusan DKPP yang menilai bahwa ada pelanggaran etik dalam penegakan hukum.
"Menurut saya, MK konsisten untuk tidak mengadili perkara yang sudah diadili oleh lembaga lain, apalagi tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang," tutupnya. (lrn/sip)
Posting Komentar