BERITABANJARMASIN.COM - Aturan baru yang dikeluarkan Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni wajib melakukan Rapid Antigen dalam setiap agenda resmi pemerintahan.
Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag ) Kalsel mengaku tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk menyediakan Rapid Antigen dalam setiap kegiatan.
"Anggarannya dimana untuk melaksanakan itu tidak ada, karena sebelumnya tidak ada dipersyaratkan rapid antigen hanya penerapan protokol kesehatan," ungkap Birhasani, Rabu (24/2/2021).
Ia juga mengataka sebelumnya setiap mengadakan kegiatan yang mengumpulkan orang hanya perlu menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti menjaga jarak, pakai masker, mengukur suhu tubuh, kemudian penggunaan hansanitaizer, dan tidak melakukan kerumunan.
"Tadinya itu aja sekarang kalau dipersyaratannya harus rapid antigen berarti kami tidak bisa melaksanakan, karena anggarannya kami tidak punya," ucap dia.
Menurutnya hal ini juga dirasakan sama oleh SKPD lain jika harus dilakukan rapid antigen saat melaksanakan kegiatan. Dimana menurut dia penggunaan rapid antigen mungkin saja gratis hanya untuk jajaran ASN, sedangkan untuk masyarakat umum yang melaksanakan pelatihan dan lainnya perlu anggaran untuk menyediakan rapid antigen.
"Berarti perlu anggaran dan kami harus mengubah anggaran kami dan perubahan itu bisa di pertengahan tahun di triwulan empat. Meskipun ini ada rencana lagi perubahan mungkin lebih awal. Karena kemungkinan anggarannya yang ada harus menyesuaikan lagi," ujar dia.
Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara virtual sejauh yang pernah pihaknya lakukan, banyak mendapat kendala seperti internet yang jaringannya sering terganggu, sehingga
apa yang disampaikan tidak tersampaikan ke titik-titik orang dikarenakan lokasi yang terpisah dengan situasi kekuatan sinyal berbeda jadi tidak efektif.
"Jangankan di desa di kota aja kendala internet. Di sekretariat daerah aja sering melakukan rapat virtual terkendala bahkan sampai dibubarkan karena tidak komunikatif," pungkas dia. (fitri/sip)
Posting Komentar