BERITABANJARMASIN.COM - Komisi IV DPRD Kalsel menyampaikan tiga usulan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021.
Usulan itu dilatarbelakangi kondisi pendapatan yang saat ini menurun, maka para anggota Komisi IV, yang termasuk dalam Banggar telah menyampaikan beberapa usulan dan masukan dalam rangka meningkatkan PAD tahun 2021.
Dalam rilis yang diterima media ini beberapa usulan tersebut pertama, Peningkatan pelayanan Uji Sample pengiriman Minyak Sawit. Kedua, Percepatan pembangunan Fasilitas Pelayanan Terpadu Radiovascular (jantung). Ketiga, Efisiensi Belanja dan skala prioritas anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin
menyebut bahwa saat ini untuk laboratorium uji sampling CPO harus dikirim ke Sumatra Utara atau Jambi, sehingga selain memakan waktu dan biaya yang tinggi juga berpotensi kehilangan pendapatan.
Padahal menurutnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan yang ada di Laboratorium Kesehatan milik Pemprov Kalsel sudah cukup mumpuni, hanya tinggal menambah kelengkapan peralatan sedikit sudah mampu melayaninya.
"Dukungan terkait aturan regulasi yang diperlukan tentu akan diberikan DPRD Kalsel sepenuhnya dalam rangka kita menggenjot potensi PAD," terangnya.
Begitu pula dengan Fasiltas Pelayanan Terpadu Jantung di RSUD Ulin yang hanya tinggal penyempurnaan karena sudah dipersiapkan dalam tiga (3) tahun terakhir ini, kiranya ini harus terus dikawal sehingga bisa segera beroperasi dan menambah penghasilan RSUD Ulin.
Dan perlu disadari bahwa penyakit Jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Kalsel akibat pola makanan masyarakat yang lekat dengan bahan makanan yang dapat memicu kolesterol, darah tinggi dan jantung.
"Selama ini masyarakat banyak berobat keluar Kalsel bahkan hingga keluar negeri, artinya kita kembali kehilangan potensi PAD," jelasnya.
Kalau RS Jantung ini terwujud maka selain pendapatan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan, tidak perlu jauh-jauh dan tetap dekat dengan keluarganya.
"Selain dua potensi tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya adalah Efisiensi Belanja dan skala prioritas anggaran, hal ini tentu pihak Tim Anggaran Pemda lebih memahami apa yang kami maksud dari efisiensi dan skala prioritas," tutupnya. (maya)
Posting Komentar