BERITABANJARMASIN.COM - Di Kalsel Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ada sejak 2014. Namun program ini terhambat keterbatasan dana. Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pun menyampaikan hal ini kepada DPRD Kalsel.
"Kami meminta dukungan program Kotaku ini kepada Komisi III untuk menyampaikan ke Corporate Social Responsibility (CSR) dan lainnya agar penanganan Kotaku ini tuntas pada tahun 2021 ini," ujar Tenaga Ahli Training PNPM-MP Provinsi Kalsel, Fathur Rahmi Gultom (22/7/2020).
Menurutnya, Kalsel sendiri masih terdapat sisa-sisa kawasan kumuh yang harus dituntaskan.
Dirinya pun mengungkapkan untuk penanganan kawasan kumuh tersebut memerlukan dana Rp1,5 miliar per hektarenya.
Salah satu indikator krusial yang memerlukan dana besar ada pada limbah (biofil). Menurutnya biofil yang ada saat ini belum memenuhi standar. Selain itu indikator lainnya permasalahan jalan, drainase, dan persampahan.
Hal tersebut kata ia menjadi PR besar yang harus segera dituntaskan. Adapun per rumahnya membutuhkan sekitar Rp14 juta untuk 2 rumah 1 biofil.
"jadi 2 rumah disambung biofilnya 1. Karena kita juga tidak bisa membangun 1 rumah 1 biofil sebab terlalu mahal biaya yang dikeluarkan"terang dia.
Disamping itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Sahrujani mengaku akan memperjuangkan penganggarannya untuk mendukung Program Kotaku ini. "Kita optimis bisa mendukung lancarnya program ini," jelasnya. (maya/sip)
Posting Komentar