BERITABANJARMASIN.COM - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan para aparatur pemerintah serta masyarakat umum terkait Kewarganegaraan, Kementerian Hukum dan HAM Kantor wilayah Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengadakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Diikuti sebanyak 60 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah seperti aparat pemerintah kota, kelurahan, kecamatan hingga para guru yang ada di Banjarbaru bertempat di salah satu hotel, Selasa (05/03/2019).
Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ferdinand Siagian yang didampingi para Pejabat Tinggi Pratama, antara lain Kadiv Pemasyarakatan Alfi Zahrin, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Subianta Mandala.
Kakanwil Kemenkum HAM Kalsel, Ferdinand Siagian dalam sambutannya menyampaikan regulasi tentang Kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang secara filosofi, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah cukup lama berlaku, namun demikian tetap perlu disosialisasikan," jelas Ferdinand kepada BeritaBanjarmasin.com.
Ke depan, sambungnya, apabila timbul perkawinan campuran antara orang asing dengan warga banua maka aturan dalam Undang-Undang tersebut yang harus menjadi acuan bagi mereka.
Senada dengannya, Nurhaina ketua panitia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan manfaat sebagai sarana menambah wawasan.
Acara yang berlangsung sekira tiga jam tersebut diisi oleh Direktorat Tata negara Kemenkum HAM RI Purwanto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Kalsel Ferdinand Siagian dan akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Mirza Satria Buana. (rilis/ayo/sip)
Posting Komentar