BERITABANJARMASIN.COM - Kemkominfo RI menggelar diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (6/3/2019).
Mengusung tema "Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar di Kalsel" kegiatan ini dihadiri berbagai insan pers yang ada di Kalsel. Kegiatan itu menyoroti berbagai masalah pelayanan dasar yang ada di Kalsel. Salah satunya masalah kemiskinan.
Meskipun persentase angka kemiskinan di Kalsel masih berada di bawah persentase jumlah angka kemiskinan nasional (9,66 persen) dan regional berada di posisi terendah yaitu 4,65 persen.
Berdasarkan data yang ada, per September 2018 jumlah penduduk miskin di Kalsel berkisar 195,01 ribu orang dibanding pada Maret 2018 yang berjumlah 189,03 ribu orang maka terjadi penambahan penduduk miskin sebanyak 5,98 ribu orang.
Nurul Fajar Desira, kepala Bappeda Provinsi Kalsel yang didapuk menjadi salah satu narasumber pada acara ini menuturkan Kalsel angka kemiskinan yang ada di Kalsel mencapai empat persen penduduk miskin, angka ini sempat terjadi kenaikan di tahun 2016. Meskipun menurun lagi di tahun 2017. "Penduduk miskin pasti ada," ujarnya.
Dikatakannya ketika mencapai di angka empat ini lebih sulit. Angka ini bisa bergejolak. Contoh di 2017 angka kemiskinan mencapai 4,85 persen kenaikan ini disebabkan terjadinya kenaikan inflasi yang lumayan cukup besar di bulan Juni- Juli yaitu bebarengan lebaran atau penerimaan siswa baru. Sedangkan tahun 2018 Kalsel berhasil menjaga inflasi.
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa upaya dilakukan pemerintah menangani ini. Miskin itu di dominasi oleh petani. Pihaknya berujar sektor pertambangan penyumbang terbesar inflasi sebanyak 20 persen. Disusul posisi kedua dari sektor pertanian sebanyak 14 persen. Untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi di sektor pertanian salah satu caranya adalah meningkatkan nilai tukar.
Hal senada juga diungkapkan oleh Tubagus Achmad Choesni selaku Deputi bidang koordinasi penaggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial Kemenko PMK dalam paparannya. Dirinya menuturkan terobosan yang bisa dilakukan yaitu melaksanakan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian atau yang singkat KSP.
"Kita harus membangunan sektor pertanian menjadi lebih produktif. Apa yang kita kerjakan harus kita berikan perlindungan. Dan tak kalah penting adalah meningkatkan SDM," ujarnya.
Setali tiga uang, Marjuki selaku Staf Ahli Menteri Bidang Aksebilitas Sosial Kemensos berujar pihaknya akan memberlakukan web kelompok usaha bersama. "Membina para kelompok-kelompok usaha bersama ini agar bisa berkembang," tandasnya. (puji/sip)
Posting Komentar