okeee

okeee

» » Birokrat Jadi Timses, Harus Hadapi Bawaslu

BANUAONLINE.COM – Sudah menjadi rahasia umum jika para birokrat yang memiliki pengaruh di pemerintahan tidak jarang menjadi tim sukses calon kepala daerah. Mereka bisa menggalang dukungan dari para pegawai negeri sipil (PNS), bahkan keluarga PNS. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan siap ’membabat’ birokrat yang terbukti terlibat politik praktis.
Kepala Bawaslu Kalimantan Selatan, Mahyuni mewanti-wanti kepada para birokrat yang ada di Kalimantan Selatan untuk tidak coba-coba menyalahgunakan jabatan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Karena jika terbukti, akan berhadapan dengan masalah hukum.
Dijelaskannya, Bawaslu Kalimantan Selatan siap menindaklanjuti dan mengawasi para birokrat yang terindikasi menyalahgunakan jabatan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah pada pilkada Kalimantan Selatan tahun ini. “Kalau masuk dalam kategori pelanggaran pilkada, kita sangat siap menindaklanjuti,” tegas Mahyuni (2/2015).
Selain itu, jika nanti ada laporan dari masyarakat disertai dengan bukti yang jelas, Bawaslu Kalimantan Selatan pun bakal serius. Bahan pelanggaran tersebut akan diteruskan kepada pihak yang berwenang apabila tersangkut masalah hukum. “Bawaslu Kalimantan Selatan selalu siap menangani,” ujarnya.
Untuk menghadapi pertarungan dalam pilkada, tak jarang para petahana misalnya memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk APBD, untuk melapangkan jalan kemenangan mereka. Termasuk menggunakan aparaturnya sebagai tim sukses. Birokrasi sekarang bisa menjadi ajang tarik-menarik kepentingan perjuangan partai. Tentu, kaitannya tidak jauh-jauh dari urusan politik.
Hal ini lah yang dikhawatirkan oleh pengamat politik, Ahmad Saini dari Aliansi Pemantau Pemilu Independen (APPI) Kalimantan Selatan.  Menurutnya di lapangan, ketika pertarungan pilkada melibatkan unsur-unsur pimpinan daerah, kandidat bisa memaksa birokrat untuk menjadi tim sukses mereka. “Kalau seperti ini persaingan menjadi tidak sehat,” cetusnya.
Menurutnya, pejabat pemerintahan harusnya netral dan tidak tergiur godaan iming-iming jabatan oleh calon kepala daerah. Karena hal itu sudah bertentangan dengan tugas dan perannya sebagai abdi negara yang digaji dengan uang rakyat. “Kami juga turut memantau jika ada birokrat yang terlibat menjadi timses dan menyalahgunakan jabatannya. Masyarakat juga harus berperan mengawasi,” ucapnya. (stp/mb)

About kalsel suara

Situs berita www.beritabanjarmasin.com adalah situs informasi dan hiburan bagi warga Banjarmasin dan sekitarnya. Berusaha menyajikan berita positif dan inspiratif.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
close
Banner iklan disini