Monitoring Puskesmas Mandastana, Komisi IV DPRD Kalsel Temukan Kendala Ketersediaan Obat

BATOLA – Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. 

Selain fasilitas, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta pelayanan yang cepat dan ramah turut menentukan kualitas layanan bagi pasien.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Jihan Hanifha, menyoroti sejumlah persoalan tersebut saat melakukan monitoring ke Puskesmas Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Jumat (4/7/2026). 

Dalam kunjungannya, Jihan menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Namun, ia mengingatkan agar penanganan dampak bencana lingkungan tersebut tidak mengesampingkan program prioritas kesehatan lainnya, terutama upaya penurunan stunting.

“Penurunan stunting jangan sampai terabaikan meski kita sedang berhadapan dengan penanganan dampak bencana asap,” ujarnya.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga menemukan adanya kendala terkait ketersediaan sejumlah obat yang dibutuhkan masyarakat. 

Menurut Jihan, kebutuhan obat di lapangan tidak selalu sesuai dengan daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas).

“Kami mendapatkan informasi adanya keterbatasan stok obat-obatan yang termasuk dalam Formularium Nasional atau Fornas, karena ternyata kebutuhan di lapangan kerap berada di luar daftar Fornas itu sendiri,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, politisi Partai Gerindra itu berkomitmen membawa aspirasi daerah ke tingkat pemerintah pusat untuk mendapatkan evaluasi dan penyesuaian regulasi terkait ketersediaan obat.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan obat dan meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah.

“Kami akan berkonsultasi ke Kemenkes mengenai jenis obat apa saja yang masih kurang ketersediaannya, mengingat regulasi ini dievaluasi secara berkala. Semoga hal tersebut bisa kita alokasikan nanti melalui DAK atau anggaran pusat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Mandastana, dr. Rusdiani, mengapresiasi perhatian Komisi IV DPRD Kalsel terhadap kondisi pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim kesehatan khusus untuk menangani dampak karhutla. Sejak awal Agustus hingga saat ini, tercatat sekitar 200 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) telah ditangani.

“Seluruh kasus dapat ditangani dengan baik di Puskesmas Mandastana dan tidak ada yang harus dirujuk ke rumah sakit,” ungkapnya.

Selain penanganan ISPA, Puskesmas Mandastana juga terus menjalankan program penurunan stunting. Berkat strategi jemput bola dengan menyambangi desa-desa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), angka stunting di wilayah tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 7 persen.

Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel tersebut turut didampingi perwakilan Dinas Kesehatan Kalsel serta Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.(Adv)