Kelapa Genjah Dinilai Potensial, Komisi II DPRD Kalsel Harap Dukungan Pusat

BERITABANJARMASIN.COM - Jakarta - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap komoditas kelapa genjah dapat menjadi prioritas pengembangan unggulan hilirisasi di Kalimantan Selatan. 

Komoditas ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani.

Kelapa genjah tidak hanya unggul dari sisi produktivitas, tetapi juga memiliki peluang luas untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, seperti minyak kelapa, olahan sabut, hingga produk bernilai ekspor. 

Dengan pengelolaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, kelapa genjah diyakini mampu menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan konsultasi Komisi II DPRD Kalsel bersama Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, yang dilaksanakan di Gedung Kementerian Pertanian RI lantai 4, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Muh. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., serta jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Muhammad Yani Helmi menjelaskan bahwa konsultasi tersebut bertujuan untuk mengajukan proposal sekaligus memperoleh dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan kelapa genjah entog di Kalimantan Selatan. 

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian membuka peluang bagi Kalimantan Selatan untuk berkontribusi dalam program nasional penanaman kelapa genjah.

“Dalam diskusi bersama Ditjen Perkebunan, kami menyampaikan animo dan kesiapan masyarakat Kalimantan Selatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pengembangan kelapa genjah entog. Dari pemerintah pusat disampaikan adanya potensi pengembangan hingga sekitar 25.000 hektare, termasuk konsep hilirisasinya,” ujar Muhammad Yani Helmi.

Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk mengakomodasi luasan tersebut melalui kerja sama lintas kabupaten/kota. 

Sebagai daerah yang memiliki wilayah aliran sungai dan pesisir, Kalimantan Selatan sejak lama dikenal sebagai sentra tanaman kelapa, meskipun masih didominasi jenis kelapa dalam.

“Melalui program ini, kami ingin berkontribusi dalam upaya swasembada kelapa nasional sekaligus menjawab tingginya permintaan pasar luar negeri. Saat ini, Kalimantan Selatan telah menyiapkan sekitar 200 hektare dari total potensi lahan 9.000 hektare sebagai tahap awal pengembangan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, H. Jahrian, S.E., menegaskan bahwa pengembangan kelapa genjah entog di Kalimantan Selatan perlu diprioritaskan. 

Ia menyebutkan bahwa ketersediaan lahan di daerah ini sangat luas dan bahkan mampu melampaui target 25.000 hektare.

“Kami optimis Kalimantan Selatan dapat menjadi pintu gerbang pembudidayaan kelapa genjah entog di Indonesia. Pemerintah pusat kami harapkan segera menerima dan menindaklanjuti proposal pengembangan kelapa ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi langsung dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, guna memohon penambahan kuota penanaman kelapa genjah di Kalimantan Selatan. 

Selain itu, apresiasi turut disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, atas pencanangan program ketahanan pangan nasional.

“Sebagai daerah, Kalimantan Selatan siap mengisi dan mendukung penuh program ketahanan pangan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan RI, Dedy Aminata, mengapresiasi proposal yang disampaikan Komisi II DPRD Kalsel. 

Menurutnya, kelapa genjah memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengupayakan dukungan terhadap program pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan pada tahun 2026 agar dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. (Adv)