BERITABANJARMASIN.COM - Yogyakarta – Permasalahan sampah yang kian hari kian bertambah jumlahnya membuat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi pembangunan dan infrastruktur mencoba mencari solusi dengan melakukan sharing informasi tentang pengelolaan sampah dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, 16/10/2023.
Sekretaris Komisi III H. Gusti Abidinsyah mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan sharing informasi sekaligus mencari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh DLHK DIY dalam mengelola sambah dan limbah B3.
Diketahui, DIY memiliki keterbatasan lahan untuk menampung sampah yang setiap harinya mencapai 150 ton sehingga mereka mencoba menerapkan cara dengan membagi zona dan membuat depo pengelolaan sampah di kabupaten kota sebelum sampah-sampah tersebut sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional.
Di depo tersebut sudah dipilah yang mana (sampah) organik dan mana yang non organik. Sedangkan limbah B3 pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga karena terbatasnya lahan tersebut.
“Ini sangat bagus bagi kita jika kita berprinsip bagaimana mengurangi sampah dulu, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mengurangi sampah setiap hari. Misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja”, ujar politisi Partai Demokrat itu.
Sementara, Sekretaris DLHK DIY Cahyani Alfiah, S.Si, M.Sc. menjelaskan, masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan sampah, terutama lahan TPA regional yang sangat terbatas. “Ada wacana ke depan untuk menerapkan teknologi tetapi kami masih melihat mempertimbangkan lahan yang tersedia”, tuturnya seraya menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan Gubernur DIY.
“Saat ini kami sedang sosialisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota. Bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan sampahnya di kelurahan-kelurahan. Sedangkan untuk limbah B3 diakuinya memang belum dikelola sendiri namun ada usaha transporter yang membawa limbah B3 ke tempat pengolahan yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur”, pungkasnya. (humas dprd kalsel)
Posting Komentar