BERITABANJARMASIN.COM - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM kembali dilakukan di DPRD Kalsel, kali ini oleh ratusan para buruh yang tergabung dalam organisasi pekerja, Rabu (21/9/2022).
Selain unjuk rasa, beberapa perwakilan buruh juga mengikuti audiensi dengan para wakil rakyat di Gedung B DPRD Kalsel. Perwakilan Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel, Yoeyoen Indharto menyampaikan mereka perlu pernyataan sikap DPRD Kalsel secara tertulis untuk bersama-sama menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut.
"Kami mendesak agar DPR RI segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait masalah BBM ini," tegasnya.
Beberapa point penting lainnya juga disampaikan pihaknya antara lain menuntut untuk menolak dan membatalkan kenaikan BBM, mencabut Omnibuslaw UU. No 11/2020 tentang Cipta Kerja (atau keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Omnibuslaw).
Selain itu juga tuntutan agar pemeringah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel dari 13 sampai 15 persen serta menurunkan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK meyambut aspirasi tersebut dan sepakat menolak kenaikan BBM bersubsidi yang dinilai memberatkan masyarakat. Hasil dari audiensi tersebut akan dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat sebagaimana suara kaum buruh agar tuntutan mereka dapat diterima oleh Presiden RI, Joko Widodo.
"Penyerahan rekomendasi ini ke pemerintah pusat ini akan mengikutsertakan perwakilan buruh," ucapnya. (maya/sip)
Posting Komentar