JAKARTA – Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, Pemilu 2024 belum dilaksanakan, jangan sampai pemerintah mengalami post power syndrome.
“Kita harus mengapresiasi ketegasan sikap bu Megawati Soekarnoputri dan pak Surya Paloh untuk menolak penundaan pemilu dan wacana Presiden tiga periode," ujarnya, Minggu (13/3/2022) dari siaran pers yang diterima media ini.
Dua negarawan senior ini, kata ia, tahu betul konsekuensi dari wacana ini. Rakyat bisa chaos. Konsekuensi inilah yang dihindari. "Biaya politik dan sosialnya akan terlalu besar," tegasnya.
Pergantian kekuasaan menurutnya adalah sesuatu yang alamiah dalam sejarah, dan sudah dijamin dalam konstitusi kita. Jika ini diutak-atik dengan berbagai alasan, sejarah tahun 1998 mengajarkan bagaimana publik melakukan koreksi dengan sendirinya.
Jovan menanggapi pernyataan terakhir salah satu menteri yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan.“Ada apa dengan pemerintah?” ujar Jovan.
Ia mewanti-wanti, jangan sampai kehendak rakyat melaksanakan pergantian kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu diutak-atik. "Rakyatlah pemegang kedaulatan di negeri ini. Pemerintah melayani rakyat," ucapnya.
Posting Komentar