BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel menggelar rapat dengan Dewan Pendidikan Kalsel, Kamis (13/1/2022). Sejumlah aspirasi disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifuddin terkait adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang ada di kabupaten/kota.
Menurutnya ini dampak dari pelimpahan kewenangan bahwa banyaknya anggaran pendidikan Kalsel yang harusnya dimanfaatkan untuk akses pendidikan dan pengadaan infrastrukturnya terhambat karena harus membayar gaji para guru honorer akibat pelimpahan kewenangan. "Tentu ini akan Komisi IV DPRD Kalsel perjuangkan kembali di dalam RPJMD," ucapnya.
Sementara itu, kata Lutfi memang dilihat dari segi kualitas tenaga kerja lokal Kalsel pendidikannya di bawah rata-rata, masih di bawah Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Dalam rapat itu juga diungkap fakta banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap dengan maksimal karena minimnya kualifikasi yang mana lebih dari 40 persen tenaga kerja justru merupakan lulusan SD dan sebagian besar malah tidak menamatkan pendidikan. "Ini akan menjadi perhatian kita kedepan, daya saing para tenaga kerja harus ditingkatkan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kalsel, Prof Hadin Muhjad mengatakan secara kondisional pendidikan di Kalsel ini memang banyak kesenjangan.
Dimana 90 persen sekolah-sekolah menengah berada di pinggiran yang berdampak juga pada mutu pendidikannya.
Ia menyampaikan kondisi ini sangat berpengaruh karena lulusan sekolah menengah di pinggiran yang jumlahnya banyak justru tidak dapat bersaing dengan lulusan sekolah di ibukota provinsi atau kabupaten/kota untuk pendidikan yang lebih tinggi.
Selain itu, terkait anggaran pendidikan yang juga masih rendah diakuinya sangat berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan dari sisi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM). (maya/sip)
Posting Komentar