BERITABANJARMASIN.COM - Komisi I DPRD Kalsel menggali informasi mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai upaya mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin yang ikut dalam kunjungan ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Balangan dalam rangka mengkaji hal-hal mengenai penyelenggaraan pelaporan keuangan di masing-masing kabupaten/kota untuk menjalin koordinasi agar tercipta keselarasan yang baik untuk kepentingan pembangunan banua hingga hari ini (23/6/2021).
"Saling memberi pandangan dan masukan untuk kemajuan pembangunan banua ke depan," ujarnya.
Sementara itu, dikatakan Sekretaris Komisi I, Suripno Sumas kedua kabupaten ini berfokus pada tata kelola aset daerah yang menurut Suripno Sumas, adalah momok yang sering kali menjadi permasalahan di sejumlah daerah untuk pelaporannya.
Dirinya mengharapkan adanya tata kelola yang lebih baik lagi untuk menambah sinergi di sektor ini. "Agar WTP yang sudah ke-8 kali di Kalsel dapat dipertahankan dan ditingkatkan," katanya. (maya/sip)
Posting Komentar