BERITABANJARMASIN.COM - Dinas Kesehatan Banjarmasin menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 449.1/24-YanSDK/Diskes tentang Perubahan atas Surat Edaran (SE) Nomor 449.1/22-YanSDK/Diskes tentang Penyesuaian Tarif Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT).
Hal itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kementerian kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi, yang ditujukan bagi masyarakat ingin melakukan tes secara mandiri.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa klinik, RS maupun laboratorium yang dapat melaksanakan pemeriksaan rapid test dan mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan adalah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah mendapatkan surat penunjukan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, menerangkan saat ini pihaknya belum menunjuk semua RS maupun klinik yang punya kewenangan melaksanakan Rapid Test. "Karena harus selektif memilih rumah sakit dan klinik, karena tidak semua juga mengajukan permohonan memberikan sebagai fasilitas itu,” paparnya, Jumat (10/7/2020).
SE dari Dinkes Kota Banjarmasin itu juga disampaikan bahwa Rapid Test dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan berasal dari fasyankes, dengan kisaran tarif pelayanan paling tinggi Rp150.000.
Pada poin terakhir juga ditegaskan bahwa jika terbukti melakukan mark up atau menaikkan harga yang tidak wajar pada tarif Rapid Test, pemerintah akan mencabut izin penunjukan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya diketahui, masyarakat sempat mengeluhkan mahalnya tarif Rapid Test Antibody, yang rata-rata hampir mencapai Rp500.000.
Atas dasar itulah, Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo, mengumukan batas tarif tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT). (arum/sip)
Posting Komentar