 |
| Colloquium Internasional FH ULM |
BERITABANJARMASIN.COM - Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Adminstrasi menggelar Colloquium Internasional, Sabtu (9/3/2019) di Ballroom Hotel Golden Tulip Banjarmasin. Colloquium ini bertema "Desain Pilpres dan Pileg yang Anti Korupsi"
Kegiatan yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dengan Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi ini dihadiri para guru besar, doktor dan para pakar hukum yang diselenggarakan selama tiga hari, 8-10 Maret 2019.
Halim Barkatullah, Dekan Fakultas Hukum ULM menuturkan kegiatan ini bertepatan dengan momen pemilu yang bakal diselenggarakan serentak 17 April mendatang. "Momennya sangat tepat yaitu mendekati pemilu," ujarnya kepada BeritaBanjarmasin.com.
Halim sangat berharap kepada para guru besar, doktor dan pakar-pakar hukum yang berhadir dalam acara ini dapat mencetuskan gagasan yang bermanfaat untuk pemilu nantinya. "Apabila desain tersebut dapat kita temukan di sini secara nasional itu akan menjadi sejarah khususnya untuk Banjarmasin," ujarnya.
Menurutnya, pencetusan desain ini dilakukan untuk perbaikan sistem pemilu di Indonesia yang akan datang karena sistem selalu berubah-ubah. "Karena di Indonesia kita masih mencari format yang pas," ucapnya.
Seperti yang diketahui, pemilu di Indonesia masing diwarnai isu miring seperti politik uang. Yang dicari adalah bagaimana mencari format memperbaiki sistem ketatanegaraan, pendewasaan masyarakat sehingga menemukan desain pemilihan legislatif dan presiden yang ideal. "Semoga kegiatan ini mendapat hal yang terbaik," paparnya.
Untuk Kalsel, lanjutnya, memang terkenal dengan penyelenggaraan pilkada yang lebih kondusif dibanding dengan daerah-daerah lain. "Tapi ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk tetap menjaga kondisi aman dan kondusif agar memberi kenyamanan untuk para tamu mancanegara dan seluruh Indonesia," ujarnya.
Di sisi lain, Prof Denny Indrayana yang didapuk menjadi salah satu narasumber mengungkapkan, bahwa desain pemilu dengan korupsi itu urat nadinya ada pada pendanaan. Pendanan pemilu erat dengan perpolitikan. Menurutnya pendanaan pemilu di Indonesia masih bersifat koruptif.
Dikatakannya, pemilu sebagai pesta demokrasi belum berhasil melahirkan sistem yang anti korupsi. "Kalau pemilu dilakukan jujur dan adil anaknya yang lahir adalah pemerintahan yang lebih bersih," ujarnya.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini berujar, karena urat nadinya adalah pendanaan yang masih bersifat koruptif, maka pemilu belum berhasil menghasilkan pemimpin yang bersih. Oleh sebab itu banyak anggota parlemen dalam proses jabatannya ditangkap polisi.
Kegiatan ini mendapuk empat pemateri yakni Prof Denny Indrayana, Prof Philipus M Hadjon, DR Lufsiana Abdullah (Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor PN Surabaya), dan DR Mohamad Nazim Ganti Shaari dari Universitas Teknologi Mara (UiTM) Malaysia. (puji/sip)
Posting Komentar