Hadiri Penyerahan LHP BPK, Ketua DPRD Kalsel Dorong Tindak Lanjut Rekomendasi Secara Berkelanjutan

BERITABANJARMASIN.COM - Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas Kepatuhan dan Kinerja Semester II Tahun 2025, sekaligus Apresiasi atas Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Tahun 2025 kepada 11 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Selatan yang diselenggarakan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel pada Selasa (23/12) siang.

Dalam sambutannya, H. Supian HK menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap aspek kepatuhan dan kinerja memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

“Hasil pemeriksaan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, H. Supian sapaan hangat nya juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalsel beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota atas komitmen dan kesungguhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025.

Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi cermin dan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan agar anggaran yang dikelola memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Lebih dari itu, LHP juga menjadi cermin dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, yang membuka rangkaian sambutan pada kesempatan tersebut, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas kepatuhan dan kinerja ini merupakan bagian dari komitmen BPK dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan daerah.

BPK RI Perwakilan Kalsel juga mengapresiasi capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan persentase tertinggi, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 97,72 persen, Kabupaten Barito Kuala sebesar 96,77 persen, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 95,5 persen.

Dalam kegiatan ini, turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalimantan Selatan, di antaranya para bupati dan wakil bupati, serta ketua dan wakil ketua DPRD dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. (Adv)