BERITABANJARMASIN.COM - Usulan Perjalanan Dinas (Perjadin) DPRD Kalsel di 2024 dicoret atau tidak mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya karena tahun tersebut bakal diadakan pemilu, bertepatan dengan tahun politik.
Hal ini disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalsel, Roy Rizali Anwar. "Beberapa item program usulan akan terakomodir dalam APBD 2024, kecuali Perjadin anggota dewan keluar negeri, alasannya karena masih tahun politik," jelasnya.
Adapun beberapa usulan yang bakal diakomodir di tahun 2024 ialah rencana renovasi samsat Kab HSU, samsat Kab Kotabaru, SK Pergub Pepres 53/2023 yang berkaitan dengan lumpsum. Kemudian usulan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) balai latihan kerja Disnakertrans serta kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut.
Roy juga mengimbau kepada SKPD-SKPD di lingkup Pemprov Kalsel mulai melakukan proses lelang di awal tahun 2024. Sehingga bisa segera dapat dilakukan kontrak kerja dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat banua.
"APBD ini kami harapkan segera digunakan untuk membiayai pembangunan demi kepentingan masyarakat Kalsel," kata Roy yang juga merupakan Sekdaprov Kalsel tersebut.
Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Kalsel Supian HK berharap pekerjaan pembangunan di tahun 2024 bisa berjalan lancar dan maksimal. Oleh karena itu pemerintah daerah dan DPRD Kalsel bisa terus bersinergi untuk mewujudkan kesuksesan dan kemajuan bagi Banua.
Ketua DPRD Kalsel ini juga bersyukur turun dan disepakatinya hasil evaluasi APBD 2024 oleh Kemendagri sehingga dapat segera digunakan. "DPRD juga terus meningkatkan pengawasan di tahun mendatang sesuai tupoksi anggota dewan," ujarnya.
Pada tahun 2024 lanjut Supian, pihak legislatif di rumah banjar (DPRD Kalsel,red) akan lebih memperbanyak kunjungan ke dalam daerah daripada ke luar. Karena, dengan banyaknya perputaran uang yang masuk maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat di dalam daerah. (maya/sip)
Posting Komentar