BERITABANJARMASIN.COM - Tanah Laut – Kabupaten Tanah Laut (Tala) merupakan lumbung ternak Kalimantan Selatan (Kalsel), terutama sapi potong. Oleh karena itu, dalam rangka monitoring lalu lintas ternak dan pengendalin penyakit hewan di banua, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel kunjungi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Tala, Jum’at (15/9). Pada pertemuan ini, Kepala Disnak Keswan Kabupaten Tala, Iwan Persada mengatakan saat ini memang terdapat beberapa masalah terkait ternak dan kesehatan hewan di Tala.
“Akhir-akhir ini terjadi fluktuasi harga sapi juga. Kami bingung kenapa sapi luar, seperti dari Madura, NTB, itu lebih murah harga kilo hidupnya daripada sapi kita. Kemudian terkait lalu lintas hewan, pintu masuknya bukan hanya pelabuhan, tapi sepanjang pantai kita itu rawan masuk ternak dari luar, padahal kita tahu lalu lintas hewan antar daerah ini merupakan pintu masuk penyakit, yang masuk tidak lewat pelabuhan itu belum tentu lulus persyaratan ternak untuk masuk ke Kalsel,” terang Iwan.
Iwan juga menyebutkan stok vaksin Penyakit Mulut Kuku (PMK) bagi sapi saat ini cukup tersedia, lebih dari 27.000 dosis, dengan 4 jenis vaksin, dan sudah dilaksanakan sekitar 3.000 vaksin. Hanya saja, ujar Iwan, PMK ini penularannya memang sangat cepat namun tak mematikan, yang lebih berbahaya justru penyakit jembrana yang bersifat menular pada sapi Bali yang banyak dibudiyakan di Tala, tingkat penularan mencapai 10-70% dengan tingkat kematian 10-50%, dengan harga vaksin yang cukup mahal, yakni Rp1,7 juta untuk 50 ekor sapi.
Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan Dewan ‘Rumah Banjar’ akan memperjuangkan bantuan-bantuan untuk mengatasi permasalahan ternak dan kesehatan hewan di Kalsel, khususnya di Tala, dengan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Harga sapi di Tala ini lebih mahal dibandingkan sapi dari NTB Madura. Harga sapi dari NTB murah wajar karena padang penggembalaan luas. Kalau Madura kan daerahnya tandus, tapi harga sapinya bisa relatif lebih murah daripada Kalsel, ini yang harus kita cari solusinya bersama apa yang menjadi kendala di Kalsel,” ujarnya.
Imam menambahkan, kedepannya DPRD Kalsel akan menindaklanjuti pelaksanaan program Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (Siska Kuintip) yang merupakan program Provinsi Kalsel untuk percepatan swasembada sapi potong dan mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Koordinasi dengan stakeholder terkait pun diintensifkan guna memperlancar pelaksanaan program tersebut.
Pada masa kunjungan komisi-komisi DPRD Kalsel ini, Komisi II juga berkunjung ke Bank Kalsel cabang Marabahan Kabupaten Barito Kuala untuk monitoring terkait penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) ke masyarakat. (humas dprd kalsel/adv)
Posting Komentar