BERITABANJARMASIN.COM- Pemerintah pusat kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah se Indonesia agar nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus berbading sama dengan penurunan tingkat kemiskinan yang ada di daerah.
Menurut Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengacu arahan Presiden RI, Joko Widodo, maka program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu, sudah seharusnya bisa dijalankan oleh seluruh pemerintah di Indonesia, dan terlihat dampaknya.
“Jangan sampai nilai SAKIP nya bagus tapi kemiskinan tidak turun. Kemudian beliau berharap investasi harus tumbuh, jangan sampai penilaian RB nya bagus, tapi investasi nya tidak tumbuh.,” ujarnya, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023, di Kempinski Grand Ballroom, Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (20/03).
Kegiatan bertema “Sinergi untuk Indonesia Maju” ini, dihadiri seluruh kepala daerah se Indonesia, dan dari Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina yang menghadiri kegiatan tersebut.
Lebih lanjut Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah daerah se Indonesia sudah saatnya menggunakan aplikasi e-katolog untuk belanja produk dalam negeri.
Aplikasi ini, jelasnya, selain membantu pengusaha lokal, juga sebagai acuan untuk melihat indikator angka inflasi. “Bapak Presiden menyampaikan apabila terdapat pergerakan luar biasa dari kepala daerah, maka inflasi bisa tertangani dengan baik, sehingga RB Tematik ini nantinya juga akan mengukur inflasi ini,” ungkapnya.
Lebih jelas dikatakannya, program RB Tematik, jangan diartikan sebagai upaya menambah aplikasi baru.
Ia menjelaskan, tujuan RB Tematik adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. “ SPBE tidak harus menambah aplikasi baru, Jangan sampai satu inovasi, satu aplikasi, nanti begitu banyak akun yang dibuat,” ucapnya.
Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, usai kegiatan tersebut menjelaskan, terkait penilaian SPBE, tahun 2022 lalu, kota berjuluk seribu sungai boleh berbangga hati.
Pasalnya, dalam penilaian tersebut, Kota Banjarmasin dinyatakan menjadi pemegang tertinggi nilai SPBE tahun 2022 untuk seluruh kabupaten, kota se Kalsel, kategori Baik, dengan nilai 3,31.
Perolehan nilai tersebut, jelas orang nomor satu di Bumi Kayuh Baimbai ini lagi, lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan nilai 2,48. “Awal bulan Februari lalu, Kota Banjarmasin menjadi Kota dengan nilai tertinggi Kabupaten Kota se Kalsel untuk pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2022 dengan nilai 3,31 kategori Baik dari KemenpanRB, dari data tersebut diperoleh bahwa Kota Banjarmasin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat nilai 2,48,” pungkasnya.
Kegiatan Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 tersebut, juga menghadirkan beberapa orang menteri sebagai keynote speaker, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, dan beberapa orang perwakilan dari kementerian terkait.
(prokom-banjarmasin)
Posting Komentar