BERITABANJARMASIN.COM - Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Sutarto Hadi, mengatakan ekploitasi SDA di Kalsel masih massif. Sehingga perlu dicermati bersama.
Di Kalsel kata ia, ekploitasi SDA masih sangat besar, dampaknya dapat dirasakan masyarakat luas. Itu sebagai respon atas penyampaian pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif di ULM dalam diskusi bertema "Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam" yang membahas bagaimana evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.
Di bidang pertambangan pihak terkait perlu mencermati, masih banyak tambang yang ilegal, tidak memiliki izin dan dokumen yang jelas sehingga hal ini juga menghambat proses pengawasan tidak berlangsung dengan baik.
"Tambang itu kan harus ada izin dan perjanjian reklamasi, jangan mengambil saja kemudian pergi meninggalkan yang menyebabkan kerusakan. Ini seperti diungkap pimpinan KPK tadi, ekploitasi SDA masuk dalam ranah korupsi," urainya.
Pihak yang berwenang, lanjutnya, harus menghentikan itu semua. Dampak galian tambang yang tidak direklamasi akan memperparah kerusakan lingkungan. "Ekploitasi ini khususnya di Kalsel sangat massif, dan dampaknya pun sudah semua kita rasakan," ujarnya, Kamis (17/10/2019).
Dirinya berharap perguruan tinggi dengan bantuan KPK bersinergi mengatasi permasalahan korupsi khususnya di Kalsel dan pada umumnya di Indonesia.
Selain itu, mengenai pembentukan badan pengawas, ia berharap jika dibentuk, jangan melemahkan fungsi dan peranan KPK itu sendiri.
Sementara itu, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang ditetapkan dirinya berharap elemen masyarakat bisa menjaga suasana kondusif. "Agar pelantikan bisa berjalan dengan aman dan lancar," jelasnya. (maya/sip)
"Tambang itu kan harus ada izin dan perjanjian reklamasi, jangan mengambil saja kemudian pergi meninggalkan yang menyebabkan kerusakan. Ini seperti diungkap pimpinan KPK tadi, ekploitasi SDA masuk dalam ranah korupsi," urainya.
Pihak yang berwenang, lanjutnya, harus menghentikan itu semua. Dampak galian tambang yang tidak direklamasi akan memperparah kerusakan lingkungan. "Ekploitasi ini khususnya di Kalsel sangat massif, dan dampaknya pun sudah semua kita rasakan," ujarnya, Kamis (17/10/2019).
Dirinya berharap perguruan tinggi dengan bantuan KPK bersinergi mengatasi permasalahan korupsi khususnya di Kalsel dan pada umumnya di Indonesia.
Selain itu, mengenai pembentukan badan pengawas, ia berharap jika dibentuk, jangan melemahkan fungsi dan peranan KPK itu sendiri.
Sementara itu, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang ditetapkan dirinya berharap elemen masyarakat bisa menjaga suasana kondusif. "Agar pelantikan bisa berjalan dengan aman dan lancar," jelasnya. (maya/sip)
Posting Komentar