Jelang Perubahan APBD, Komisi II Kalsel Cek Serapan Anggaran

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai memetakan program prioritas untuk pembahasan perubahan APBD 2026. Salah satu yang menjadi perhatian adalah realisasi serapan anggaran dan capaian program masing-masing perangkat daerah.

Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama sejumlah mitra kerja pemerintah daerah, Selasa (4/8/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H. Jahrian, S.E.

Sejumlah mitra kerja yang hadir yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Kalsel.

Dalam rapat tersebut, Komisi II meminta penjelasan mengenai realisasi anggaran sekaligus capaian program yang telah berjalan sepanjang 2026.

Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi II sebelum pembahasan perubahan APBD serta KUA-PPAS bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel.

H. Jahrian mengatakan, realisasi anggaran menjadi salah satu dasar untuk menentukan program yang perlu dipertahankan, diperkuat, maupun mendapat dukungan dalam perubahan anggaran.

“Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan,” ujarnya.

Menurut Jahrian, keterbatasan fiskal membuat pemerintah dan DPRD harus semakin selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

“Program yang akan kami dorong nantinya harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut juga penting untuk memastikan pelaksanaan program tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan capaian yang sesuai dengan target pembangunan.

Jahrian menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyusun kebijakan anggaran yang efektif.

Dengan evaluasi tersebut, Komisi II berharap pembahasan perubahan APBD 2026 dapat lebih terarah dan anggaran yang tersedia benar-benar difokuskan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kalsel.(Adv)