BERITABANJARMASIN.COM - Kinerja keuangan dan operasional Perumda Air Minum (PAM) Bandarmasih menunjukkan tren positif.
Berdasarkan hasil audit dan penilaian kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PUPR, perusahaan daerah ini mencatatkan peningkatan nilai evaluasi dibandingkan tahun sebelumnya.
Plt Direktur Utama PAM Bandarmasih, Syahrani, mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 pihaknya memperoleh skor 69,70 dari Kemendagri.
Nilai tersebut meningkat menjadi 73,86 pada tahun 2024. Sementara itu, dari penilaian Kementerian PUPR, skor PAM Bandarmasih naik dari 3,94 menjadi 4,12.
“Selain itu, pada tahun 2024 kami kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menandakan laporan keuangan kami dinilai transparan dan akuntabel, dan opini WTP ini telah berhasil kami pertahankan selama 24 tahun berturut-turut,” jelas Syahrani, Rabu (20/8/2025).
Di sisi teknis, tren kehilangan air (Non Revenue Water/NRW) juga mengalami penurunan. Pada 2024, angka NRW berada di 28,4%, turun dari 28,7% pada tahun sebelumnya.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, PAM Bandarmasih telah menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar yang akan digunakan hingga tahun 2028.
Dana ini difokuskan untuk berbagai proyek strategis seperti peremajaan pipa, pembangunan reservoir, serta peningkatan infrastruktur lainnya.
“Anggaran ini disiapkan demi menjamin kontinuitas pelayanan air bersih kepada pelanggan dan sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan jumlah hunian di wilayah layanan kami,” tambah Syahrani.
Plt Komisaris Utama PAM Bandarmasih, Edy Wibowo, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pembenahan jaringan perpipaan, termasuk pemetaan pipa-pipa tua yang rawan kebocoran.
Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung target pemerintah daerah untuk menekan angka kebocoran air.
“Pengembangan sistem jaringan kami upayakan selaras dengan pertumbuhan kawasan hunian, agar distribusi air bisa menjangkau hingga ujung-ujung jaringan,” ungkap Edy.
Ia juga menambahkan, mengingat terbatasnya kemampuan pendanaan dari pemerintah, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta untuk percepatan pembenahan infrastruktur.
“Kita realistis. Mengandalkan modal dari pemerintah saja tidak cukup. Maka dari itu, kita juga menjajaki alternatif pendanaan lain seperti skema investasi,” tutup Edy. (arum/sip)
Posting Komentar