BERITABANJARMASIN.COM - Beredarnya kabar terkait rencana penghapusan tenaga honorer turut direspon wakil rakyat di DPRD Kalsel.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi mengharapkan kebijakan pusat dapat berpihak dan memberikan perhatian terhadap keberlangsungan tenaga honorer.
Hal ini lanjutnya menjadi kegelisahan dan kekhawatiran bagi tenaga honorer hingga di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia.
"Mudah-mudahan kebijakan Kemenpan RB yang baru bisa menjawab persoalan ini, yakni akan ada salah satu putusannya tenaga honorer akan di alihkan ke P3K," harapnya (17/11/2023).
Pada kebijakan pusat tersebut lanjut Yani ada berembus angin segar yang mana menyebutkan penerimaan P3K 80 persennya diisi atau berasal dari tenaga honorer dan 20 persen dari warga sipil biasa.
Dikatakan Paman Yani sapaan akrabnya, dari informasi, tenaga honorer kontrak di Pemprov Kalsel saat ini berjumlah 11 ribu lebih bahkan lebih banyak dari ASN.
Namun yang membuat miris kata Yani upah tenaga honorer hanya sebesar Rp2,6 juta dan tidak ada kenaikan sejak tahun 2019. Sementara tenaga kerja diluar dari pemerintah bahkan sudah naik hingga Rp3 juta lebih.
Meskipun begitu ia mengimbau agar para tenaga honorer di Kalsel dapat tetap bersyukur sembari menunggu hasil kebijakan dari pemerintah pusat. (maya/sip)
Posting Komentar