BERITABANJARMASIN.COM - Pemprov Kalsel diminta mengakomodir pokok pikiran (Pokir) DPRD Kalsel di 2023. Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Rosehan NB, Rabu (28/12/2022).
Menurutnya anggaran di 2022 tidak ada satupun pokir dewan yang diakomodir Pemprov alias '0' yang menjadi perhatian para anggota DPRD Kalsel.
Untuk itu, kata Rosehan, pihaknya akan menekan dari sisi anggaran apakah nanti bisa dilakukan pada Perubahan APBD yang dibahas mulai Agustus 2023.
"Jika di anggaran murni tidak bisa, kita akan tekan dari sisi perubahan 2023, karena pokir ini diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan Undang-undang," tegasnya.
Rosehan menerangkan Pokir ini menjembatani keinginan masyarakat yang diterima dewan baik aspirasi yang diambil saat Reses, Sosper maupun Soswasbang.
Menurutnya, setiap kali kembali ke Dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat selalu mempertanyakan hal yang sama apakah sudah bisa direalisasikan dalam bentuk anggaran.
"Jadi selama ini kami menyuarakan aspirasi masyarakat, namun tidak bisa direalisasikan," ucapnya.
Padahal terangnya, kabupaten/kota di Kalsel melaksanakan Pokir sedangkan provinsi Kalsel tidak. Ia pun menyakini tidak ada anggaran Pokir yang namanya dewan 'memborong' dan semata untuk kepentingan rakyat.
"Dewan itu hanya melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting dan membuat produk hukum daerah," tutupnya. (maya/sip)
Posting Komentar