BERITABANJARMASIN.COM - Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Syamsir Rahman memberikan sikap terkait penghapusan pegawai honorer di seluruh instansi pemerintah pada November 2023.
Menurut Syamsir saat ini pihaknya tengah menata ulang tenaga honorer dan dilihat seberapa banyak kebutuhan yang diperlukan Pemprov Kalsel. Selanjutnya, tenaga honorer akan diikutkan ke P3K secara bertahap hingga hari ini (10/6/2022).
Dirinya mencontohkan misalnya di rumah sakit yang banyak pasien, siapa yang merawat juga di Dinas Satpol PP, siapa yang menjalankan perda yang tanpa tenaga honorer ini maka akan terganggu pelayanan.
Sebab setiap tahunnya PNS selalu berkurang karena memasuki usia pensiun. Sedangkan untuk kuota CPNS dan PPPK yang ada belum bisa menutupi kebutuhan tenaga kerja di pemerintahan.
Lanjutnya, saat ini ada sekitar 11 ribuan jumlah honorer di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Kalsel. Oleh karena itu ia berharap nantinya penerimaan P3K secara bertahap bisa diserahkan kepada daerah masing-masing.
"Kami akan usulkan kepada Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri pemberlakuan PPPK dapat diserahkan ke daerah," terangnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan tenaga kerja yang saat ini kurang pada administrasinya karena banyak PNS yang diangkat berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan. (maya/sip)
Posting Komentar