 |
| ALOT - Internal Fraksi Golkar belum sepakat. |
BERITABANJARMASIN.COM - Paripurna internal DPRD Banjarmasin mengenai pembentukan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berjalan alot, diwarnai interupsi, Selasa (1/10/2019). Rapat rencananya dilanjutkan hari ini (2/10/2019).
Sebelumnya, rapat sempat diskors, dikarenakan internal Fraksi Golkar tidak sepaham dalam penyampaian AKD. Setelah rapat dibuka, interupsi kembali dilayangkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Sukhrowardi yang dalam hal ini merasa tidak diberitahukan terlebih dahulu siapa yang mewakili pembacaan AKD. "Saya sama sekali tidak diberitahukan hal ini, seharusnya sebagai ketua fraksi saya diberitahu," ujarnya.
Menanggapi itu, Ananda yang juga anggota Fraksi Golkar menjelaskan struktur keanggotaan di fraksi harus tunduk dengan aturan partai, aturan ini berasal dari Rapat Pleno DPD Partai Golkar Banjarmasin yang sudah baku tertulis. "Sebenarnya internal kami sudah clear dan jelas, dengan adanya hal ini masih ada yang harus diluruskan lagi," terangnya.
Disinggung mengenai keterlibatan, Ananda mengatakan yang bersangkutan tidak termasuk dalam unsur pengurus pada saat rapat pleno. "Kami selalu komunikasi, ini kembali lagi kewenangan partai yang menjadi ujung tombak dalam penyusunan AKD di DPRD Kota Banjarmasin tanpa ada wewenang fraksi," jelasnya.
Yang bersangkutan menurutnya menyusun AKD dengan "resep" sendiri tidak mengikuti mekanisme partai. "Kami melakukan rapat yang dihadiri Dewan Penasihat dan DPD Partai Golkar Banjarmasin, saya tidak berjalan sendiri, ini sesuai hasil koordinasi dengan DPD Partai Golkar Kalsel. Berdasarkan ADART apabila ada anggota yang menyalahi, tidak tunduk pada aturan itu bisa dikenakan sanksi," bebernya.
Sanksinya pun kata ia berupa pemecatan, penurunan jabatan yang sudah ada. Karena ini merupakan masalah pertama yang terjadi di internal Partai Golkar, secepatnya ia akan melakukan konsolidasi ke dalam.
Terpisah, Sukhrowardi menuturkan tidak pernah menentang mekanisme partai, namun menurutnya fraksi merupakan perpanjangan tangan partai Sehingga di fraksi lah yang akan membahas AKD dan berkompromi bersama di dalamnya.
"Saya menginterupsi jangan sampai yang dibacakan itu partai karena ranahnya fraksi, saya mengingatkan perlu dikompromikan dulu jangan tergesa-gesa karena berdasarkan komunikasi hanya ditandatangani wakil ketua saja, kapasitas saya sebagai ketua fraksi tidak dilibatkan," ujarnya.
Dirinya juga mengatakan tidak pernah menyusun AKD sendiri. "Tidak benar saya menyusunnya sendiri," bebernya.
Menanggapi sanksi, dirinya merasa tidak melanggar apa-apa. "Ini hanya masalah komunikasi bukan pelanggaran, kalau saya dipecat pendukung saya akan marah," tandasnya.
Melihat kondisi yang belum menemukan titik temu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyelesaikan komunikasi di internalnya. Rapat rencananya akan dilanjutkan hari ini, (2/10/2019). "Fraksi Golkar belum menemukan kesepakatan, diharapkan secepatnya mereka dapat menyelesaikannya," ucapnya.
Dirinya juga berharap AKD bisa segera terbentuk dan disahkan dalam Rapat Paripurna, hal ini guna anggota DPRD segera bisa bekerja menjalankan tugas dan kewenanganya sesuai posisinya di dalam AKD. (maya/sip)
Melihat kondisi yang belum menemukan titik temu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyelesaikan komunikasi di internalnya. Rapat rencananya akan dilanjutkan hari ini, (2/10/2019). "Fraksi Golkar belum menemukan kesepakatan, diharapkan secepatnya mereka dapat menyelesaikannya," ucapnya.
Dirinya juga berharap AKD bisa segera terbentuk dan disahkan dalam Rapat Paripurna, hal ini guna anggota DPRD segera bisa bekerja menjalankan tugas dan kewenanganya sesuai posisinya di dalam AKD. (maya/sip)
Posting Komentar