BERITABANJARMASIN.COM - Pemkot Banjarmasin melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data terpadu penanganan warga tidak mampu tahun 2019, Senin (29/7/2019).
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto mengatakan, pendataan warga miskin yang dilakukan saat ini sesuai standar peraturan Kementerian Sosial RI.
Iwan juga mengatakan pihaknya telah mengupayakan agar warga miskin bisa menerima bantuan dari pemerintah sesuai dengan hasil tim pendataan yang bergerak di lapangan mendata secara langsung kondisi dan keadaan si penerima manfaat. "Kami selalu mengupdate data warga penerima bantuan setiap tahunnya," ujarnya.
Dalam rakor tersebut, diharapkan bisa merancang bantuan sosial tepat sasaran sesuai hasil pendataan yang didapat timnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyampaikan, pemutakhiran data itu penting dilakukan. Terutama terhadap warga miskin. Ia menerangkan, proses basis data terpadu (BDT) Kota Banjarmasin, merupakan pendataan terbaik keempat di Indonesia yang mendapatkan apresiasi dari Kementrian Sosial.
Maka dari itu, lanjutnya, verifikasi dan validasi data yang sedang dilakukan pemkot merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap ratusan ribu warga miskin yang tercatat. "Jika memang ada yang tahu sampaikan saja, nanti akan dikonfirmasi ke Dinas Sisial dan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan," ujarnya.
Menurut informasi terhimpun, tercatat 130 ribu lebih warga miskin di BDT tahun 2018, yang terbagi di beberapa bagian penerima manfaat bantuan seperti 14.400 penerima bantuan berupa Program Keluarga Sejahtera( PKH). (arum/sip)
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto mengatakan, pendataan warga miskin yang dilakukan saat ini sesuai standar peraturan Kementerian Sosial RI.
Iwan juga mengatakan pihaknya telah mengupayakan agar warga miskin bisa menerima bantuan dari pemerintah sesuai dengan hasil tim pendataan yang bergerak di lapangan mendata secara langsung kondisi dan keadaan si penerima manfaat. "Kami selalu mengupdate data warga penerima bantuan setiap tahunnya," ujarnya.
Dalam rakor tersebut, diharapkan bisa merancang bantuan sosial tepat sasaran sesuai hasil pendataan yang didapat timnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyampaikan, pemutakhiran data itu penting dilakukan. Terutama terhadap warga miskin. Ia menerangkan, proses basis data terpadu (BDT) Kota Banjarmasin, merupakan pendataan terbaik keempat di Indonesia yang mendapatkan apresiasi dari Kementrian Sosial.
Maka dari itu, lanjutnya, verifikasi dan validasi data yang sedang dilakukan pemkot merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap ratusan ribu warga miskin yang tercatat. "Jika memang ada yang tahu sampaikan saja, nanti akan dikonfirmasi ke Dinas Sisial dan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan," ujarnya.
Menurut informasi terhimpun, tercatat 130 ribu lebih warga miskin di BDT tahun 2018, yang terbagi di beberapa bagian penerima manfaat bantuan seperti 14.400 penerima bantuan berupa Program Keluarga Sejahtera( PKH). (arum/sip)
Posting Komentar