Kerja Nyata, Sudah 190 Ha Kawasan Kumuh Tertangani di Banjarmasin

Wali Kota Banjarmasin menandatangani  konsensus pendampingan penyusunan raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh/beritabanjarmasin.com

BANJARMASIN, BBCOM - Niat Pemkot Banjarmasin untuk bebas kumuh tahun 2019 nanti, diprediksi bakal terlaksana. Betapa tidak, dari 10 kota, Banjarmasin terpilih menjadi salah satu yang melaksanakan konsensus pendampingan penyusunan raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Kegiatan penandatangan kesepakatan yang dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda, Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin dan Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Pengembangan kawasan Permukiman Kementerian PUPR, dilaksanakan di Ball Room Kindai, Hotel Best Western, Banjarmasin, Senin (10/9/2018).

Menurut H Ibnu Sina, kegitan tersebut merupakan wujud komitmen Kota Banjarmasin untuk mendukung dan menyukseskan program 100-0-100 dan meningkatkan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Lebihlanjut dijelaskannya, konsensus merupakan kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu, setelah adanya perdebatan dan penelitian, yang dilakukan dalam kolektif intelijensi untuk mendapatkan kesepakatan. “Artinya konsensus kita ini tidak main-main, kita betul-betul bersepakat untuk sesuatu yang sangat penting," tegasnya.

Dari 570 hektare kawasan kumuh, lanjutnya lagi,  di Kota Banjarmasin kini tersisa 300 hektar. Artinya, dalam dua tahun yakni tahun 2016 hingga 2017 telah tertangani hampir 190 hektare. Dengan dukungan bersama-sama, katanya lagi, maka masih ada waktu dua tahun untuk menyelesaikannya.

“Mudahan target antara 60 hingga 70 persen tertangani, dan di 2019 sesuai dengan komitmen bisa tercapai bebas kumuh. Sejak awal kami menyampaikan bahwa spirit kolaborasi itu penting untuk apa saja yang kita lakukan, demi suksesnya pembangunan," urainya.

Konsensus pendampingan penyusunan raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh/beritabanjarmasin.com

Ketua Pansus Raperda Kumuh, Mathari menyatakan, dengan adanya kegiatan konsensus ini diharapkan para SKPD terkait dapat melaksanakan kegiatan yang sudah diamanahkan dalam perda nanti. “Pansus kumuh ini adalah pansus yang paling urgent yang pernah saya ikuti,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda mengatakan, dengan adanya konsensus tersebut, pihak DPRD Kota Banjarmasin akan mengawal seluruh program pembangunan yang dilaksanakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, yang ingin menjadikan kota ini sebagai kota sungai terindah di Indonesia. (arum/sip)