 |
| Suasana tegang saat rapat terbuka antara pihak PT Puradika dan buruh TKBM/beritabanjarmasin.com |
Banjarmasin, BBCOM - Ketegangan terus terjadi antar buruh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan dengan Kepala SOP Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin dan PT. Puradika, saat forum terbuka di komisi IV DPRD provinsi Kalsel, pada Kamis (17/05/2018).
Saat Kepala SOP Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin Bambang Gunawan memberikan penjelasan akan pertanyaan yang dilayangkan para buruh koperasi TKBM pelabuhan, bahwasanya PT. Puradika hanya ingin mendapatkan pekerja yang memiliki lisensi sebagai operator atau maker kapal.
Mendengar pernyataan Kepala SOP Pelindo tersebut yang kesannya berpihak pada salah satu anak perusahaan milik PT. Adaro Indonesia itu, emosi buruh pun meluap hingga terjadi keributan di ruang rapat komisi IV DPRD provinsi.
Namun ketegangan tidak berlangsung lama dengan adanya pernyataan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. Lutfi yang berharap solusi dan kejelasan dari PT. Puradika akan nasib para buruh yang sudah satu tahun tidak mendapatkan upah.
"Saya harap dengan saya mempertemukan kalian semua disini bisa menemukan solusi dan merealisasikan apa yang diingikan para buruh," tandas H. Lutfi dari Fraksi Gerindra tersebut.
Sementara itu, ketua Koperasi TKBM Rusdiansyah menegaskan sejak tahun 2017 hingga 2018 upah untuk buruh di Koperasi TKBM sebanyà k 800 orang belum dibayar hingga berkisar Rp. 10 miliyar.
"Kami ke Dewan berharap bisa mendapatkan keadilan dan mendapatkan hak para buruh yakni upah yang harusnya diperoleh disetiap bulannya," tutur Rusdi.
Sementara itu, forum yang telah berlangsung tersebut belum mendapatkan hasil, namun para Wakil rakyat tetap berkomitmen akan mengawal pada mediasi lanjutan berikutnya. (arum/ayo)
Posting Komentar