Banjarmasin, BBCom - Pasca terpilihnya 60 orang calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan pada beberapa waktu lalu.
 |
| Sesi saat terjadi diskusi yang di gagas oleh Parang ULM dan Indepemda/beritabanjarmasin.com |
Pusat Kajian Anti Korupsi & Good Governance (Parang) ULM bekerjasama dengan Institut Demokrasi dan Pemerintahan Daerah (Indepemda) menggelar acara Teras demokrasi, pada Kamis (01/03) di Gedung Lembaga penelitian ULM.
Dengan mengangkat tema "Memilih Komisioner KPU-D Kalsel".
Menghadirkan Direktur Eksekutif Indepemda M. Erfa Redhani, Peneliti Parang ULM Darul Huda Mustaqim, dan Koordinator Relawan Demokrasi Kalsel M. Alfiansyah.
Di tahun 2018 akan ada 16 Provinsi yang melaksanakan rekruitmen Komisioner KPU se Indonesia, termasuk di Kalimantan selatan.
Diskusi dibuka oleh M. Alfiansyah yang mengatakan bahwa jangan sampai Komisioner yang terpilih nantinya minim kapasitas.
"Pemilihan Komisioner KPU-D se Kalsel harus kita awasi jangan sampai kita seperti membeli kucing dalam karung," ujarnya.
Perlu di ketahui pula pada tahun ini seleksi calon Komisioner KPU se Indonesia menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) yang akan meminimalisir kesalahan manusia.
Darul Huda Mustaqim memperjelas dengan menyatakan bahwa demokrasi di Banua akut sekali.
"Sebagai masyarakat Peran kita bisa mentracking para calon anggota yang ada dan bila track record dari calon anggota KPU kurang baik, bahkan sampai pada tarap tidak berintegritas maka wajib kita sebagai masyarakat berperan utk melaporkan ke Timsel," tuturnya.
Sementara itu M. Erfa Redhani menyampaikan ada tiga prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yakni Independen, profesional dan imparsial.
Ia menjelaskan bahwa sebagai masyarakat punya peran saat pada proses pemberian tanggapan kepada para calon Komisioner.
"Ya harus kita awasi penyelenggaraan pemilu dan calon Komisioner, kita juga patut untuk mengawasi Tim Seleksi, jika memang ada pelanggaran kita akan laporkan karena sudah jelas ada aturan kode etiknya," ujarnya.
Masih oleh Erfa, ia juga menyarankan agar panitia seleksi jeli melihat terutama mengenai track record calon komisioner
"Kalau sudah jelas-jelas ada calon komisioner yang cacat integritas nya karena melanggar aturan atau kode etik, maka harusnya tidak dipilih lagi,"[afs/ayo].
Masih oleh Erfa, ia juga menyarankan agar panitia seleksi jeli melihat terutama mengenai track record calon komisioner
"Kalau sudah jelas-jelas ada calon komisioner yang cacat integritas nya karena melanggar aturan atau kode etik, maka harusnya tidak dipilih lagi,"[afs/ayo].
