Senin, 26 Februari 2018

Cipayung Plus Kalsel Gelar Konferensi Pers, Ini Tuntutannya

Banjarmasin, BBCom - Cipayung Plus Kalsel pada hari Sabtu (24/02) menggelar seminar mengenai "Dinamika Pertanahan :Antisipasi Segketa Batas Wilayah". Bertempat di Islamic Center Martapura, Kabupaten Banjar.
(Para Ketua di Cipayung Plus Kalsel/beritabanjarmasin.com)
Cipayung plus di Kalsel terdiri dari HMI; PMII; GMNI; IMM; GMKI; PMKRI; HIKMAHBUDHI, KMHDI dan KAMMI.

Menghadirkan narasumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjar Ardiansyah; Polda Kalsel Kombes Sofyan Hidayat; dan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono.

Pasca selesai mengadakan seminar, Cipayung Plus Kalsel lanjut mengadakan konferensi pers yang berisi tiga poin, di antaranya Menolak UU MD3 revisi, Mengawal Pilkada Serentak di Kalsel, dan Reforma Agraria.

"Ya kita dengan teman-teman yang lain sepakat bahwa UU MD3 yang baru ini memberikan power yang berlebihan kepada DPR, oleh karenanya harus kita tolak," ujar Ahmad Saini Ketua Umum KAMMI Kalsel.

Senanda dengan Saini. Dedy Koco Susilo Ketua PMKRI Kalsel mengatakan juga tidak sepakat dengan adanya UU MD3 hasil revisi ini.

"Saya pikir DPR mulai panik, pasca kasus yang sering menimpa para Dewan, yang terakhir kan mengenai kasus megakorupsi KTP Elektronik," ujarnya.

Ia pun menambahkan pada Intinya mendukung penuh kegiatan seperti ini guna menciptakan Harmonisasi antara Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasysrakatan.

Cipayung plus Kalsel dalam rilisnya menyarankan agar para pihak yang hak konstitusionalnya di rugikan oleh UU ini sebaiknya melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi guna membatalkan pasal-pasal kontroversial tersebut. [afs/ayo]

favourite category

...
test section describtion

Whatsapp Button works on Mobile Device only