BANUAONLINE.COM - Masihkah anda ingat dengan hasil investigasi tim Greenpeace yang menemukan adanya pencemaran berbahaya di Kalimantan Selatan Desember 2014 lalu? Melawan lupa, kami hadirkan kembali laporan itu yang disadur dari laman http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Terungkap-Pertambangan-Batubara-Meracuni-Air-di-Kalimantan-Selatan-dan-Melecehkan-Hukum---Indonesia/
Jakarta, 3 Desember 2014 lalu, Greenpeace meluncurkan laporan
berjudul “Terungkap: Tambang Batubara Meracuni Air di Kalimantan
Selatan”, yang menjelaskan betapa aktivitas pertambangan batubara yang
luas di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, telah merusak sumber
air, membahayakan kesehatan dan masa depan masyarakat setempat.
 |
| GREENPEACE - Penelitian pada salah satu lubang tambang di Kalsel |
“Ini masalah serius yang harus segera diatasi. Sepertiga wilayah Kalimantan Selatan telah menjadi wilayah tambang batubara. Badan Lingkungan Hidup setempat telah gagal menghentikan atau mencegah pelanggaran. Karena jumlah pertambangan batubara sangat banyak, hampir setengah dari jumlah sungai di Kalimantan Selatan berisiko terpapar dampak pencemaran air dari pertambangan,” tegas Arif Fiyanto, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.
Dalam laporan ini tercatat, duapuluh dua dari duapuluh sembilan sample yang diambil oleh Greenpeace dari kolam penampungan limbah dan lubang-lubang bekas tambang dari lima konsesi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan ditemukan memiliki derajat keasaman (pH) yang sangat rendah, jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.
Dari seluruh sampel, 18 diantaranya memiliki derajat keasaman (pH) di bawah 4. Seluruh sampel yang diambil juga terdeteksi mengandung konsentrasi logam berat. Kebocoran dan potensi melimpahnya air dari kolam-kolam yang terkontaminasi limbah berbahaya di konsesi pertambangan batubara menimbulkan bahaya pada rawa-rawa, anak sungai dan sungai di sekitarnya.
“Greenpeace yakin bahwa terdapat bahaya yang nyata dari limbah berbahaya yang dilepaskan oleh perusahaan pertambangan ke badan-badan air dan lingkungan di sekitar konsesinya. Ketika anda membaca laporan ini, masyarakat di sekitar konsesi pertambangan batubara mungkin sedang menggunakan air yang berpotensi tercemari limbah berbahaya untuk mandi, mencuci dan mengairi lahan pertanian mereka. Risiko-risiko yang mereka hadapi sangat tidak bisa diterima,” ujar Arif.
Terkait hal ini, Greenpeace mengeluarkan beberapa rekomendasi dan tuntutan. Pertama, perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang meraup untung dari aktivitas pertambangan yang kotor dan ilegal ini, harus bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk memulihkan lingkungan dari aktivitas ilegal mereka, untuk mengurangi limbah dari badan-badan air, atau ijin dari perusahaan tersebut harus dicabut.
Kedua, perusahaan yang terbukti melanggar hukum harus bertanggung jawab membiayai operasi pembersihan, bahkan jika ijin pertambangan mereka sudah selesai atau dicabut, karena masalah air asam tambang akan bertahan selama beberapa dekade. Pemerintah tidak boleh memberi perusahaan pertambangan batubara “ijin untuk meracuni” lingkungan dan masyarakat Kalimantan Selatan.
Ketiga, Otoritas pemerintahan yang terkait harus memantau dan melakukan investigasi secara lebih mendalam perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang melanggar standard nasional, dan mencemari lingkungan. Penegakan hukum harus diperketat, sanksi harus dipertegas, dan celah-celah regulasi harus ditutup.
“Masyarakat Kalimantan Selatan layak mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, masa depan yang sehat dan lebih cerah dengan akses air bersih untuk mereka dan anak cucu mereka,” pungkas Arif.
Posting Komentar