RSUD Ulin Bantah Kotoran Cicak di Makanan Pasien

Baca Berita Lainnya...

BANUAONLINE.COM -  RSUD Ulin Banjarmasin dilaporkan oleh seorang pasien gara-gara kotoran cicak. Kotoran cicak masuk ke dalam makanan yang disajikan kepada pasien rawat inap. Namun pihak RSUD Ulin menyatakan hal itu tak benar. Menurut mereka tak mungkin ada kotoran cicak dalam makanan.

Menurut laporan yang masuk ke Ombudsman RI Kalimantan Selatan, kejadian ini terjadi pada akhir November 2014  lalu. Pelapor menuding, RSUD Ulin sudah mengabaikan standar operasional prosedur (SOP), salah satunya memberikan makanan yang tak higienis karena terkontaminasi kotoran cicak. "Sebelumnya memang ada laporan itu. Ada kotoran cicak dalam makanan yang disajikan kepada pasien," kata Norhalis Majid, Kepala Ombudsman RI Kalimantan Selatan (1/2015).

doc.riaulive

Selain itu, pelapor juga menjelaskan bahwa pada Minggu, 23 November makanan yang terdapat kotoran cicak itu masih terbungkus rapi di plastik. Pelapor menunjukkan bukti adanya makanan yang ada kotoran cicak kepada salah satu perawat. Tak hanya sampai di situ, salah satu dokter senior di RSUD Ulin pun dilaporkan, karena dianggap tak memberi layanan.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI Kalimantan Selatan, dengan meminta penjelasan kepada pihak RSUD Ulin Banjarmasin. Kemarin, Direktur RSUD Ulin, dr Suciyati memberikan penjelasan secara tertulis kepada Ombudsman RI Kalimantan Selatan. Tulisan yang diketik dua halaman itu berisi bantahan atas tuduhan pelapor. "Isinya bantahan atas laporan yang masuk ke kami. Namun ini bukan berarti kasus ini selesai. Akan kami lanjutkan dengan menanyakan kepada pelapor atas bantahan itu," ujarnya.

Dalam surat bernomor 2440-446/UM-RSUDU tersebut, RSUD Ulin membantah bahwa pihaknya tak menjalankan standar operasional prosedur dengan baik. Adapun kotoran cicak yang terdapat dalam makanan pasien tidak mungkin terjadi karena makanan tersebut sudah dibungkus rapi di dalam plastik. Kemungkinan kotoran cicak yang ada dalam makanan pasien tersebut sudah ada saat makanan sudah dibuka.

Kemudian untuk masalah keterlambatan penanganan pasien sebenarnya juga dianggap tak benar, karena sudah melewati prosedur yang benar. Sebab ada pemeriksaan sebelum pasien menjalankan operasi dan tidak bisa sembarangan.

Masalah pengelolaan rumah sakit sebenarnya memang banyak dikeluhkan oleh masyarakat kepada pihak Ombudsman RI Kalimantan Selatan. Terakhir ada laporan dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di salah satu RSUD milik pemerintah kabupaten/kota di Kalsel. Pada rumah sakit ini, ruangan kamar untuk pasien malah dikomersilkan, padahal masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang bagus, apalagi rumah sakit tersebut dibiayai menggunakan uang rakyat.

Pasien yang sakit dan harus diopname sering tak dapat kamar. Untuk bisa dapat kamar, harus membayar Rp 50 Ribu hingga Rp 100 Ribu. Hal ini terbongkar, saat Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan investigasi. Rumah sakit yang seharusnya menjadi wadah masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan prima, malah jadi sarang "kelakuan" kotor para oknum pegawai.

Modus yang dilakukan adalah mengatakan kepada pasien yang akan rawat inap, bahwa kamar sudah habis. Kemudian oknum pegawai RSUD  kemudian menawarkan kepada pasien untuk mencarikan kamar. Tentunya tidak gratis, oknum ini meminta bayaran hingga Rp 100 Ribu. Hal ini diharapkan tidak lagi terjadi di era yang menjunjung tinggi pelayanan publik. (stp/mb)