okeee

okeee

» » Kadishub Persilakan Terminal Km 17 Diaudit

BANJARMASIN –  Desakan agar proyek Terminal Regional Km 17 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memanas. Mendengar kabar “panas” tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalimantan Selatan, Haris Karno mempersilakan jika ada audit atas proyek bernilai sekitar Rp 60 Miliar itu.
HARIS KARNO- Kadishub Kalimantan Selatan
Dikatakan Haris Karno, permasalahan mengoperasikan Terminal Regional Km 17 tersebut bukan perkara mudah. Perlu waktu dan cara yang maksimal agar armada angkutan antar provinsi mau pindah ke Terminal yang “mandek” sejak tahun 2010 tersebut. “Silakan saja kalau mau diaudit, kami tak masalah,” kata Haris Karno, seperti dikutip dari harian Mata Banua.
Lalu bagaimana dengan lokasi Terminal yang dianggap tidak strategis dan merugikan para sopir? Serta ada dugaan kesalahan konsep perencanaan? Menjawab hal itu, Haris dengan tegas menyanggah. Menurut pria berkumis ini, lokasi Terminal sudah sangat strategis. Seiring dengan perkembangan kota Banjarmasin dan Banjarbaru, lokasi yang dipilih menurutnya paling tepat. “Loh, itu sudah lokasinya sudah sangat strategis, ada ditengah-tengah antara Banjarmasin dan Banjarbaru. Sudah sesuai dengan arah perkembangan pembangunan ke depan,” sergahnya.
Ditambahkannya, untuk mengoperasikan Terminal Regional Km 17 tersebut, salah satunya harus ada perubahan trayek angkutan antar provinsi. Semula penumpang naik angkutan dari Terminal Km 6 sampai tujuan, harus berubah ke Terminal Km 17 dahulu. Tentunya ini, kata dia, perlu izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terlebih dahulu. “Makanya ini yang perlu disamakan. Nanti akan ada pertemuan antara Bupati Banjar, Walikota Banjarmasin, Dishub Kalsel dan Pemprov Kalimantan Selatan membahas ini,” urainya.
Lalu kapan Terminal yang sejak 2010 mandek itu bisa digunakan dengan maksimal? Mengenai ini Haris Karno tak mau berprediksi dan memastikan. Pihaknya, ujar Haris, tetap mengusahakan agar Terminal bisa digunakan sesuai dengan tujuan dibangun, dan menelan dana miliaran rupiah.
Sebelumnya, seperti diberitakan Mata Banua, Terminal Regional Tipe A Gambut di Jalan A Yani km 17 (Terminal Km 17) diprediksi akan menjadi "sasaran" audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Selain itu, Terminal Km 17 dianggap bermasalah dalam perencanaan awal, sehingga sampai sekarang tak bisa dioperasionalkan dengan baik.
Terminal Regional Km 17 tersebut sebenarnya ditujukan untuk mengatasi kepadatan di Terminal Induk Km 6 Banjarmasin dan dianggarkan hingga lebih Rp 50 Miliar. Anggaran sendiri berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Namun sampai sekarang, angkutan umum antar Kota dan antar Provinsi enggan menempati Terminal Tipe A seharga puluhan Miliar Rupiah tersebut. Padahal bangunan utama diTerminal tersebut sudah selesai dilaksanakan pembangunannya seperti gedung utama, jalan utama masuk menuju terminal, gedung kedatangan, gedung keberangkatan sudah diselesaikan sejak 2010 lalu.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid misalnya, menilai pembangunan Terminal Km 17 tersebut aneh. Ia menduga, ada ketidakmatangan, bahkan kesalahan perencanaan dalam pembangunan Terminal Regional Km 17 di Kabupaten Banjar itu.
Oleh karena itu, ujarnya, proyek Terminal Regional Km 17 harusnya diaudit oleh BPK RI, karena sejak 2010 hingga 2014 tak bisa digunakan dengan maksimal, bahkan terkesan terbengkalai. "Sangat mungkin diaudit oleh BPK RI. Pihak Organda katanya sudah lapor ke Gubernur. Kalau ini lambang diselesaikan, kami dari Ombudsman akan turun tangan," kata dia. (stp/mb)
*foto tribunnews

About kalsel suara

Situs berita www.beritabanjarmasin.com adalah situs informasi dan hiburan bagi warga Banjarmasin dan sekitarnya. Berusaha menyajikan berita positif dan inspiratif.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
close
Banner iklan disini